Penyelesaian Perkara Pidana Adat Mamasa: Azas Kemanusiaan Yang Adil

 Penyelesaian Perkara Pidana Adat Mamasa: Azas Kemanusiaan Yang Adil.  Hukum Adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat di berbagai daerah tidak diragukan lagi. Berbagai macam perkara baik pidana maupun perdata dapat diselesaikan melalui pengadilan adat jauh sebelum adanya Negara Republik Indonesia. Di Mamasa, ada keunikan tersendiri dalam penyelesaian perkara melalui hukum adat yang akan dibahas dalam tulisan ini.

BACA JUGA:Arsitektur Rumah Tradisional Mamasa, Teknologi Tinggi Masa Lampau

 

Pada bagian ini akan dibahas proses penyelesaian perkara khususnya perkara pidana yang terjadi di daerah Mamasa Sulawesi Barat. Daerah Mamasa terletak di daerah pegunungan Sulawesi Barat yang sering juga disebut Kondosapata’ Wai Sapalelean. Etnis yang mendiami daerah ini adalah keturunan dari Pongkapadang seorang pria yang berasal dari Toraja dan Torije’ne’ yang berasal dari daerah pantai. Mamasa memiliki tatanan adat istiadat yang masih terpelihara hingga saat ini. Penyelesaian Perkara Pidana Adat Mamasa: Azas Kemanusiaan Yang Adil

Jauh sebelum Indonesia merdeka, telah dikenal adanya hukum adat dan kebiasaan orang Mamasa yang menjadi dasar untuk penyelesaian berbagai persoalan dalam masyarakat Mamasa. Penyelesaian perkara khususnya pidana, orang Mamasa menganut  Ada’ Tuo (adat hidup) yang inti selalu mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Jika ada istilah “gigi ganti gigi, mata ganti mata” maka di Mamasa tidak dikenal istilah ini. Setiap persoalan harus diselesaikan secara bijak dengan mempertimbangkan berbagai hal.

Hukuman atas pelanggaran pidana di Mamasa pada prinsipnya menggantikan bentuk hukuman badan dengan symbol pengakuan kesalahan dalam bentuk harta berupa kerbau, babi dan ayam. Sesungguhnya nilai material dari harta tersebut tidak sepadan dengan kesalahannya. Tetapi yang utama adalah nilai kemanusiaan yakni adanya kesadaran untuk mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf secara tulus disertai janji tidak akan mengulangi kesalahannya. Penyelesaian Perkara Pidana Adat Mamasa: Azas Kemanusiaan Yang Adil. 

Penerapan sangsi atas kesalahan seseorang dilakukan secara bijak dan adil oleh para pemangku adat dengan mempertimbangkan berbagai hal. Pertimbangan itu antara lain status social dari pihak yang dirugikan (pihak yang benar). Makin tinggi status social pihak yang dirugikan, makin tinggi pula nilai harta yang disiapkan pihak yang salah. Pertimbangan berikutnya adalah jenis dan tingkat kesalahan seseorang. Setiap jenis kesalahan memiliki nilai harta pengorbanan. Demikian pula berat ringannya kesalahan.

Disamping pertimbangan di atas, para tokoh adat juga mempertimbangkan tingkat kemampuan pihak yang bersalah. Sangsi hukum tidak dapat diberlakukan kepada seseorang diluar kemampuannya. Misalnya seseorang yang karena kesalahannya harus dihukum dengan seekor kerbau namun tidak mampu menyiapkan seekor kerbau menurut penilaian pemangku adat  maka orang itu hanya diganjar dengan seekor babi. Jika ternyata tidak juga mampu menyediakan seekor babi maka cukup dengan seekor ayam. Penyelesaian Perkara Pidana Adat Mamasa: Azas Kemanusiaan Yang Adil. 

Dengan pertimbangan jenis pelanggaran, tingkat kesalahan, strata social pihak yang dirugikan dan kemampuan ekonomi pihak yang bersalah maka jenis hukuman dibedakan atas sanksi berupa kerbau (merenden tedong), berupa babi (mebulle bai), berupa ayam (mekayun manuk).

Dalam penerapan sangsi tersebut, pihak yang dirugikan tidak selamanya mengambil hewan yang diberikan oleh pihak yang bersalah sebab memang prinsipsangsi tersebut adalah symbol pengakuan kesalahan yang tulus dan permohonan maaf yang ikhlas. Pihak yang bersalah akan merasa puas ketika sangsi ini sudah dilakukan oleh pihak yang salah dengan penuh kesadaran.

Karena itu penyelesaian perkara pidana secara adat di Mamasa sesungguhnya merupakan perwujudan azas kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini telah terbukti secara turun temurun sampai saat ini hukum adat di Mamasa tetap eksis berbarengan dengan hukum yang dianut oleh Negara. Orang Mamasa sangat patuh pada hukum adat dan kebiasaan setempat karena adanya sanksi social ketika seseorang tidak mematuhi hukum adat dan kebiasaan, akan dikucilkan dari lingkungannya. Penyelesaian Perkara Pidana Adat Mamasa: Azas Kemanusiaan Yang Adil .

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *